Latar Belakang dan Perkembangan Pembangunan IKN
VEGASHOKI88 – Di tengah ambisi besar pemerintah membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru di Sepaku, Kalimantan Timur, muncul isu sosial yang cukup pelik dan mengkhawatirkan. Praktik prostitusi, terutama yang berbasis daring, mulai berkembang dan menjadi bayang-bayang kelam di balik pembangunan megaproyek nasional ini.
Fenomena ini bahkan sampai menarik perhatian parlemen dan menjadi bahan diskusi di DPR/MPR RI.
Keberadaan praktik prostitusi daring yang marak selama masa pembangunan IKN menunjukkan bahwa
pembangunan fisik tidak selalu sejalan dengan pembangunan sosial yang sehat dan berkeadilan.
Kekhawatiran Anggota DPR dan Dampak Sosial
Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya terhadap
maraknya penyakit masyarakat ini saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDPR) dengan Komisi II DPR RI pada Selasa (8/7/2025). I
a menyatakan bahwa praktik prostitusi daring yang tumbuh subur di sekitar kawasan IKN sangat meresahkan dan perlu penanganan serius dari pihak berwenang.
Fenomena ini dianggap sebagai konsekuensi dari masuknya ribuan pekerja konstruksi yang datang dari berbagai daerah untuk membantu pembangunan IKN.
Perkembangan Praktik Prostitusi selama Pembangunan IKN
Sejak dimulainya pembangunan Tahap I IKN periode 2022-2024, praktik “open booking online” (booking online) melalui aplikasi kencan sudah mulai menjamur.
Para pekerja yang jauh dari keluarga dan merasa membutuhkan pelampiasan hasrat seksual menjadi target utama dari para pelaku prostitusi daring ini.
Para pekerja ini, yang sebagian besar berasal dari luar Kalimantan, sering kali mencari layanan seks di
warung remang-remang dan guest house di sekitar Desa Bumi Harapan dan sekitarnya.
Tarif transaksi seks ini berkisar antara Rp 400.000 hingga Rp 700.000 per sekali pertemuan, tergantung layanan yang diberikan.
Pengakuan Warga dan Pelaku di Lapangan
Pengakuan dari warga dan pemilik penginapan di lapangan memperkuat kenyataan bahwa praktik ini sudah menjadi rahasia umum.
Sahari, pemilik guest house di Desa Bumi Harapan, mengungkapkan bahwa sebelum adanya pembangunan IKN, desa tersebut relatif bersih dari aktivitas prostitusi.
Namun, sejak pembangunan dimulai, aktivitas ini semakin marak dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Ia juga menambahkan bahwa para pelaku bukan warga lokal, melainkan pendatang dari luar daerah yang mencari peluang ekonomi dari praktik ini.
Kondisi Para Pekerja Seks dan Tarif yang Ditetapkan
Para pekerja seks komersial (PSK) yang ditemui mengaku melayani belasan tamu sehari, dengan tarif yang cukup menggiurkan.
“Kadang bisa 10 orang sehari, capek sih, tapi duitnya juga lumayan,” ujar salah satu PSK.
Mayoritas klien mereka adalah pekerja pendatang dari luar Kalimantan, sementara warga lokal jarang terlibat secara langsung dalam praktik ini.
Dampak Sosial dan Tanggung Jawab Pemerintah
Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur besar seperti IKN tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga tantangan sosial yang harus diatasi secara serius.
Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu melakukan upaya penertiban dan pemberdayaan
masyarakat agar praktik prostitusi daring ini tidak terus berkembang dan merusak moral serta keamanan sosial di kawasan pembangunan nasional tersebut.
