Kritik terhadap Akurasi Data Kemiskinan dari BPS
VEGASHOKI88 – Akurasi data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menuai kritik keras dari kalangan akademisi di Universitas Mulawarman.
Mereka menyoroti bahwa metode dan validitas pengukuran yang digunakan oleh BPS perlu diperbarui agar lebih mencerminkan kondisi nyata masyarakat Indonesia saat ini.
Pengamat Ekonomi Purwadi menyatakan bahwa meskipun data BPS sering menjadi acuan utama
pemerintah dalam merancang kebijakan sosial dan pembangunan, sistem penghitungan kemiskinan yang digunakan selama lebih dari satu dekade dianggap sudah usang dan tidak lagi relevan.
Ia menyebutkan bahwa berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia yang rutin mengevaluasi standar kemiskinan setiap 5-10 tahun, Indonesia terkesan stagnan.
Kondisi ini berpotensi mengaburkan arah kebijakan pengentasan kemiskinan, terlebih di tengah
pembangunan ibu kota negara baru, Nusantara, di Kalimantan Timur, yang memiliki biaya hidup lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Disparitas Data dan Metodologi Pengukuran
Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh adanya disparitas data yang besar antara BPS dan lembaga global seperti Bank Dunia.
Purwadi menjelaskan bahwa metode yang digunakan BPS, yaitu pendekatan Cost of Basic Needs (CBN),
cenderung ketinggalan zaman dan tidak mampu mengikuti kenaikan harga kebutuhan pokok secara signifikan, seperti beras dan bahan bakar.
Saat ini, garis kemiskinan nasional sebesar Rp595.242 per bulan per orang (September 2024) dianggap
tidak lagi memadai, terutama di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan yang biaya hidupnya jauh melampaui angka tersebut.
Ia menambahkan bahwa batas kemiskinan harian BPS yang sekitar Rp19.841 atau setara $2 PPP per hari, hampir sama dengan standar Timor-Leste, negara dengan ekonomi dan pendapatan yang jauh lebih kecil.
Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut terlalu rendah dan tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak di Indonesia modern.
Dampak terhadap Kebijakan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan
Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Ellen D. Oktanti Irianto, menegaskan bahwa metodologi BPS yang usang dan tidak diperbarui memiliki dampak serius terhadap efektivitas kebijakan sosial.
Data yang tidak akurat dapat menyebabkan program-program penting seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH)
tidak menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di daerah seperti Kalimantan Timur yang mengalami lonjakan biaya hidup.
Ia menekankan bahwa garis kemiskinan yang seragam di seluruh Indonesia gagal menangkap realitas ekonomi lokal yang semakin mahal, sehingga upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut berisiko tidak mencapai target yang diharapkan.
Pentingnya Pembaruan Indikator dan Metodologi
Purwadi dan Ellen sepakat bahwa sudah saatnya BPS memperbarui indikator dan memperbaiki
metodologi pengukuran kemiskinan agar data yang dihasilkan lebih akurat dan relevan dengan kondisi saat ini.
Mereka menegaskan bahwa jika tidak, data kemiskinan hanya akan menjadi ilusi yang tidak mencerminkan kondisi nyata masyarakat, dan akan menghambat upaya pembangunan sosial yang adil dan merata.
Dengan indikator yang tepat, kebijakan pengentasan kemiskinan bisa lebih menyasar dan efektif, sehingga masyarakat yang paling membutuhkan tidak terabaikan.
