Infrastruktur dan Akses yang Minim
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, mengungkapkan tantangan yang dihadapi warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Menurutnya, infrastruktur dasar dan akses menuju daerah tersebut masih sangat tidak memadai. Hal ini membuat warga kesulitan dalam memperoleh sembako dan berbagai barang lainnya, sehingga mereka terpaksa harus berbelanja ke Malaysia. “Untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia, Pimpinan. Kita ini negara besar, NKRI, kita malu ketergantungan. Semuanya selalu dari Malaysia. Malu sebenarnya,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (28/4/2025).
Pengalaman Perjalanan yang Sulit
Zainal menceritakan pengalaman pribadinya yang harus menempuh perjalanan darat selama tiga hari dua malam untuk mencapai daerah Krayan dari Malinau. Dalam perjalanan itu, ia bersama rombongan sempat menginap di pinggir jalan karena kendaraan mereka terpaksa diderek menggunakan alat berat akibat hujan. “Indonesia merdeka sudah mau 100 tahun, tetapi kondisi jalan begini. Saya pernah, 60 kilometer itu enam jam. Jakarta-Bogor tidak sampai satu jam, tetapi di sana itu 60 kilometer enam jam,” ungkapnya.
Kondisi Jembatan yang Memprihatinkan
Zainal juga menyebutkan bahwa banyak jembatan yang putus, sehingga masyarakat secara swadaya membangun jembatan menggunakan batang-batang kayu. Jika tidak, mereka akan kesulitan mendapatkan pasokan sembako. Minimnya akses ke kawasan perbatasan menyebabkan harga barang dan bahan pokok melonjak tinggi. “Di Krayan, satu sak semen harganya Rp 900.000, seperti di Papua,” tuturnya.
Upaya Pemerintah Provinsi
Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah Provinsi Kaltara menganggarkan subsidi angkutan orang dan barang ke perbatasan sebesar Rp 15 miliar per tahun untuk membantu kebutuhan warga. Namun, Zainal mengakui bahwa anggaran tahun ini kemungkinan akan berkurang akibat kebijakan efisiensi. “Mungkin tahun ini akan menyusut dengan adanya efisiensi,” katanya.
Kolaborasi untuk Membangun Infrastruktur
Saat ini, Zainal sedang menjalin diskusi dengan Pemda Kalimantan Timur untuk bekerja sama dalam pembangunan jalan sepanjang 124 kilometer di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Ia berharap Komisi II DPR dapat membantu mewujudkan rencana pembangunan tersebut agar distribusi sembako dan kebutuhan lainnya ke wilayah perbatasan menjadi lebih mudah. “Kami berusaha agar sembako tidak bergantung dari Sarawak. Mudah-mudahan bisa dibawa dari Samarinda,” pungkasnya.
