Perubahan Kebijakan dan Dampaknya
VEGASHOKI88 – Sektor perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai merasakan dampak signifikan akibat gelombang pembatalan acara pemerintah yang dimulai sejak Februari 2025. Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan pembatasan perjalanan dinas dan revisi anggaran yang ketat.
Kebijakan ini menciptakan efek domino pada ekonomi daerah, terutama di Kota Balikpapan, dan sangat mempengaruhi sektor meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE).
Tantangan bagi Pengusaha Hotel
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi para pengusaha hotel yang kini berjuang mencari strategi untuk bertahan di tengah pembatalan yang masif.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim, Sahmal Ruhip, mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan ini perlu diikuti, dampaknya bagi pengusaha sangatlah negatif
Ia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai aspek agar industri perhotelan dapat bertahan. Menurut data PHRI Kaltim, tingkat hunian hotel pada Februari 2025 tercatat hanya 30,35%.
Strategi Alternatif dan Promosi
Dalam upaya menghadapi situasi sulit ini, pengusaha hotel menemukan alternatif pemasukan, seperti mengadakan event olahraga dan budaya untuk menarik pengunjung ke Kaltim.
Selain itu, mereka juga mengandalkan sektor swasta untuk mengisi kekosongan aktivitas yang ditinggalkan pemerintah.
Strategi yang diterapkan mencakup penawaran diskon besar-besaran untuk berbagai acara, seperti buka
puasa, wisuda, dan pernikahan, dengan imbalan sistem pembayaran di muka agar memastikan kepastian pemesanan.
Risiko dan Harapan untuk Masa Depan
Sahmal menegaskan bahwa meskipun strategi diskon ini mungkin tidak sehat dalam jangka panjang, diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional hotel.
Pengusaha hotel tengah dalam posisi “wait and see,” sembari tetap agresif dalam menawarkan promosi.
PHRI Kaltim juga berharap agar pemerintah daerah tidak menerapkan larangan terlalu ketat, seperti
pelarangan study tour, dan meminta dukungan konkret dari gubernur yang baru untuk industri ini.
Kepastian Kebijakan yang Diharapkan
Menurut Sahmal, kepastian mengenai kebijakan pemerintah daerah sangat dinantikan oleh pelaku
industri perhotelan, dengan harapan dapat mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK), yang telah terjadi di provinsi lain.
Ia menekankan bahwa meskipun Kaltim berhasil melewati tantangan pandemi COVID-19, dukungan dari pemerintah sangat krusial untuk menjaga kelangsungan usaha perhotelan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan bahwa Pemprov Kaltim akan mengambil langkah signifikan
dengan memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 70% dan tidak melaksanakan rapat di hotel.
