Klarifikasi dari Pemerintah Provinsi Kalbar
VEGASHOKI88 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah mengklarifikasi situasi terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berhasil lolos seleksi tahun 2024.
Meskipun pengangkatan pegawai tersebut ditunda hingga Maret 2026 akibat kebijakan terbaru dari
pemerintah pusat, Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa gaji mereka akan tetap dibayarkan.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung pada Senin (10/3/2025).
Komitmen Gaji dari Pemprov Kalbar
“Pemprov Kalbar akan tetap menganggarkan gaji untuk PPPK yang telah dinyatakan lolos seleksi. Kami pastikan tidak ada istilah gaji putus dalam proses ini,” ungkap Harisson.
Dengan alokasi gaji yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Harisson
menekankan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung nasib pegawai yang telah melewati proses seleksi yang ketat.
Perhatian terhadap PPPK Dekat Usia Pensiun
Selain itu, Harisson juga memberi perhatian khusus kepada PPPK yang mendekati usia pensiun.
Ia menyatakan bahwa pegawai berusia hampir 60 tahun tetap akan diakomodasi dalam proses pengangkatan sebagai pegawai dalam jangka waktu satu tahun.
Ini merujuk pada surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyatakan bahwa mereka akan tetap diangkat sebagai pegawai, meskipun dengan pengangkatan yang tertunda.
Aksi Demonstrasi CPNS dan PPPK
Kondisi ini ternyata memicu gelombang aksi demonstrasi dari ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon PPPK di Kalbar.
Pada hari yang sama, para peserta yang merasa dirugikan dengan penundaan ini melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalbar.
Mereka mengekspresikan ketidakpuasan terhadap Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang mengumumkan penundaan pengangkatan pegawai baru hingga Oktober 2025 dan Maret 2026.
Tuntutan Peserta Seleksi
Para demonstran menuntut agar pengangkatan CPNS dan calon PPPK dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
Keputusan penundaan ini menjadi sorotan publik, karena banyak dari mereka yang telah berharap untuk mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka.
Dalam aksi tersebut, para demonstran juga menyuarakan keinginan mereka untuk mendapat perhatian dan dukungan lebih dari pemerintah daerah agar aspirasi mereka dapat terwujud.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Situasi ini mencerminkan keresahan dan harapan para calon pegawai yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang dianggap stabil dan memberikan masa depan yang lebih baik.
Dengan adanya jaminan gaji dari Pemprov Kalbar, diharapkan dapat sedikit meredakan kekhawatiran di kalangan para PPPK dan CPNS yang terlibat.
Namun, tantangan besar masih tersisa untuk memastikan bahwa pengangkatan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan harapan dan waktu yang lebih cepat.
