Tuntutan Masyarakat Adat Dayak Lundayeh di Nunukan: Perbaikan Infrastruktur dan Akses yang Mendapatkan Perhatian Pemerintah

Demonstrasi Masyarakat Adat Dayak Lundayeh di Nunukan

VEGASHOKI88 – Ratusan anggota Masyarakat Adat Dayak Lundayeh di Dataran Tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar demonstrasi pada Kamis (27/2/2025). Mereka menuntut perhatian pemerintah terkait kondisi keterisolasian yang telah berlangsung tanpa solusi. Kondisi jalanan di Krayan semakin parah, terutama di musim penghujan, menjadikan jalan seperti kubangan lumpur. Hal ini mengakibatkan roda kendaraan terbenam dan menghentikan aktivitas manusia serta transportasi barang selama hampir dua bulan.

Kesulitan Akses dan Dampaknya

Akses antarkecamatan Nunukan yang biasanya dapat ditempuh dalam waktu dua jam, kini membutuhkan waktu sehari semalam. Kondisi ini memaksa masyarakat harus tidur di hutan saat perjalanan. Stok sembako dan kebutuhan pokok lainnya terus menipis, sedangkan barang-barang dari Malaysia tidak dapat masuk akibat kondisi tersebut. Akses utama di Krayan yang hancur akibat musim penghujan membuat mobil garden ganda harus ditarik oleh kendaraan lain untuk bisa melintasi jalan yang terendam lumpur. Sejumlah jembatan juga dilaporkan hanyut oleh banjir, mengakibatkan akses antara desa-desa di Krayan dan kota terputus total.

Suara Masyarakat Adat

“Suara masyarakat adat Krayan butuh jalan aspal menggema. Spanduk yang dibawa oleh masyarakat banyak bertuliskan bahwa mereka tidak butuh makan gratis, hanya butuh jalan aspal,” tambah Oktafianus. Lebih lanjut, akses dari Malinau ke Krayan juga mengalami kerusakan parah akibat cuaca buruk, yang menghambat pasokan bahan pokok dari dalam negeri. Masalah lain yang dihadapi adalah landasan pacu Bandara Long Layu yang masih berupa tanah. Padahal, akses udara sangat diharapkan untuk membawa sembako dan transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan medis.

Tuntutan kepada Pemerintah

“Sudah banyak cara kami coba untuk mengatasi keterisolasian Krayan. Pemerintah daerah saja tidak akan sanggup, apalagi kebutuhan Krayan sangat bergantung pada Malaysia. Itu sebabnya, demonstrasi kali ini langsung ditujukan kepada Bapak Presiden,” tegas Oktafianus. “Harapan kami, Bapak Presiden agar memberikan perhatian yang lebih serius dan memprioritaskan pembangunan di wilayah masyarakat adat. Kami berharap tindakan segera diambil untuk memenuhi tuntutan masyarakat adat sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan Negara,” ujarnya.

Enam Tuntutan Masyarakat Adat

Dalam aksi demonstrasi tersebut, Kepala Adat Krayan Hulu, Yasan Paren, menjadi orator dan menyampaikan enam tuntutan:

  1. Segera mengaspal jalan dan membangun jembatan permanen di wilayah perbatasan yang menghubungkan antara Kecamatan Krayan Barat, Krayan Selatan, Krayan Tengah, dan Krayan Timur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat penjaga perbatasan RI-Malaysia.
  2. Segera membuka jalan perbatasan Malindo (Malaysia-Indonesia) Ba’siuk Krayan Selatan untuk meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.
  3. Segera menyediakan listrik 24 jam di wilayah masyarakat adat Krayan Selatan.
  4. Segera mengaspal bandara perintis dan meningkatkan fasilitas serta infrastruktur Bandara Perintis Long Layu, Kecamatan Krayan Selatan, yang merupakan satu-satunya sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat adat dengan perkotaan.
  5. Segera menetapkan Krayan Raya sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Krayan.
  6. Segera menuntaskan jalan Malinau-Krayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *