Penetapan UMP Kaltara 2025
VEGASHOKI88 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) baru saja mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi Kenaikan UMP untuk tahun 2025. UMP Kaltara mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen, menjadi Rp 3.580.160.
Kenaikan ini tentu membawa angin segar bagi para pekerja di Kaltara, karena uji coba
ini akan menjadi acuan bagi penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh wilayah provinsi tersebut.
Proses Penetapan UMK
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kaltara, Haerumuddin, menjelaskan bahwa penetapan UMP yang baru akan menjadi landasan bagi masing-masing kabupaten/kota untuk merumuskan nilai UMK.
Ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 yang mengharuskan UMK harus lebih besar dari UMP.
Dengan kata lain, setiap kabupaten/kota masih punya kesempatan untuk menetapkan UMK yang lebih tinggi, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.
Batas Waktu Penetapan UMK
Setelah pengumuman UMP, setiap kabupaten/kota di Kaltara diharapkan segera melakukan diskusi untuk menetapkan UMK yang sesuai.
Rapat bersama dewan pengupahan di tingkat kabupaten/kota menjadi langkah penting dalam proses ini.
Haerumuddin mengingatkan bahwa batas waktu untuk penetapan UMK adalah paling lambat pada tanggal 18 Desember 2024.
Jika ada kabupaten/kota yang tidak menetapkan UMK sebelum batas waktu itu, maka mereka akan otomatis menggunakan nilai UMP yang sudah ditetapkan.
Dampak Kenaikan UMP
Kenaikan UMP ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kaltara,
sehingga mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik untuk masyarakat, terutama bagi pekerja.
Dengan terjadinya penyesuaian upah, diharapkan daya beli masyarakat juga akan meningkat. Kenaikan ini sangat penting, terutama di tengah kondisi ekonomi pascapandemi yang masih perlu pemulihan.
Tantangan bagi Pengusaha
Namun, ada tantangan yang harus dihadapi oleh para pengusaha dalam menghadapi
peningkatan biaya upah ini. Beberapa di antaranya mungkin perlu menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap berkelanjutan.
Konsekuensi dari kenaikan upah ini bisa berbeda untuk setiap sektor, sehingga dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.
Harapan untuk Perekonomian Lokal
Secara keseluruhan, kenaikan UMP Kaltara di tahun 2025 menjadi sinyal positif bagi perekonomian lokal.
Langkah selanjutnya kini ada di tangan masing-masing kabupaten/kota untuk merumuskan UMK yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah, sehingga upah
yang diberikan benar-benar mencerminkan nilai yang adil bagi tenaga kerja. Mari kita pantau perkembangan selanjutnya!
