VEGASHOKI88 – Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harrison menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMR Pontianak tahun 2024 sebesar Rp2.840.206. Gaji usaha kecil di Pontianak mengalami peningkatan dibandingkan upah minimum sebesar Rp 2.750.254 pada tahun 2023.
Penetapan gaji UMR Pontianak disesuaikan dengan laju inflasi tahun ini sebesar 2,26 persen, alpha 0,2, dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen.
FYI: UMR Pontianak tertinggi se-Kalimantan Barat.Upah minimum di daerah bernama Kota Khatulistiwa ini sedikit lebih rendah dibandingkan upah minimum kedua di Singkawan, yaitu 2.886.916 rupiah.Penetapan UMK Pontianak pada tahun 2024 akan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Negara, bukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini memungkinkan gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kotanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator tertentu.
UMR Pontianak juga telah memenuhi surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (No. B-M/243/HI.01.00/XI/2023) tanggal 15 November 2023 perihal penyampaian informasi tata cara penetapan upah minimum jumlah Saya. Data Upah 2024 Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dalam penentuan upah minimum 2024.Informasi Saja: UMR atau Upah Minimum Regional mengacu pada upah minimum negara bagian dan kabupaten.Namun istilah UMR kini telah digantikan dengan UMP (Upah Minimum Negara) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten Perkotaan).
Untuk saat ini masih banyak orang yang menyebutnya UMR, bukan UMK.
Penetapan gaji UMK UMK Pontianak tahun 2024 akan ditentukan bersama oleh pemerintah Kota Pontianak, pengusaha, akademisi, dan perwakilan serikat pekerja.
Usulan upah tersebut kemudian dibahas di Dewan Pengupahan, diajukan oleh Walikota Pontianak, dan disetujui oleh Gubernur Kalimantan Barat. Inflasi negara, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, dan nilai alpha juga diperhitungkan dalam penentuan UMR Pontianak 2024.
Tingkat beban kerja dan upah rata-rata atau median dipertimbangkan ketika menentukan nilai alpha.
Data dari badan terakreditasi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) juga digunakan untuk menghitung nilai upah minimum yang disesuaikan.
Ketentuan UMR Pontianak ini hanya berlaku bagi pegawai yang masa kerja kurang dari satu tahun.
Pemerintah membentuk UMK untuk melindungi pekerja yang bekerja kurang dari satu tahun di perusahaan agar tidak dibayar di bawah upah yang ditetapkan. Perusahaan yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Bagi pegawai yang telah bekerja lebih dari satu tahun atau bagi pekerja tidak terampil, upah dapat didasarkan pada skala upah atau lebih tinggi dari Peraturan Pengupahan UMR Pontianak Tahun 2024.